TTS,Flobamora-News.Com – Di tengah kondisi fiskal negara yang kian menekan, pemerintah pusat dipaksa melakukan sejumlah kebijakan dan efisiensi anggaran secara besar-besaran di berbagai sektor dan program kementerian. Dalam situasi ini, publik tentu berharap setiap rupiah anggaran daerah dapat digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Namun kenyataannya, di tengah keterbatasan fiskal tersebut, aspirasi berlabel pokok pikiran (pokir) anggota DPRD justru terus bergerak leluasa. Sayangnya, realisasi di lapangan justru bertolak belakang dengan tujuan awal. Pokir yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan kerap menyimpang dari preoritas kebutuhan kalangan masyarakat bawah. Dalam prakteknya, tak sedikit pokir yang justru lebih mempertimbangkan kepentingan politik pragmatis atau bagi-bagi jatah kepada kelompok tertentu, ketimbang berbasis pada kajian kebutuhan riil masyarakat di daerah pemilihan.
Lebih mengherankan lagi, program-program dengan sarat kepentingan politik elektoral ini sering berjalan tanpa diusulkan bahkan sama sekali tidak di butuhkan oleh masyarakat garis bawah karena bagi mereka ada kebutuhan lain yang mendesak seperti fasilitas penunjang pendidikan, akses infrastruktur jalan dan jembatan, akses air bersih serta sentral usaha ekonomi rakyat berkelanjutan yang merupakan syaraf nadi bagi kehidupan mereka.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
