SOE,Flobamora-News.Com. (29/01/2026) || Berbagai elemen tokoh masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menyatakan dukungan bersama agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden Republik Indonesia dan menolak rencana untuk menempatkan institusi tersebut di bawah Kementerian Khusus.
Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan terbatas yang menghadirkan perwakilan dari unsur adat, pemuda, serta agama, yang bertujuan untuk menyampaikan pandangan bersama terkait kedudukan Polri sebagai alat negara.
Ir Paul V R Mella, M.Si (Tokoh Masyarakat dan Adat) menegaskan bahwa Polri sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis tidak boleh diintervensi atau dikendalikan secara politik. “Tugas utama Polri adalah menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta membela negara dan bangsa. Untuk itu, posisinya harus tetap menjamin independensi sekaligus berada di bawah naungan kepemimpinan negara yang sah,” ujarnya.
Sementara itu, Dony Tanoen, S.E (Tokoh Pemuda dan Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT)) menyampaikan bahwa independensi Polri menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. “Polri harus mampu bekerja tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik apapun, agar pelayanan dan tugas penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan profesional,” jelasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
