Foto: Anggota Komisi IV DPRD NTT dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Simson Polin
KUPANG — Kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) memicu dilema bagi rantai pasok logistik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengetatan muatan truk angkutan barang menyebabkan aksi mogok beroperasi dari para pengusaha ekspedisi antar-pulau dalam beberapa hari terakhir.
Menanggapi gejolak tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi NTT menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor pada Jumat (16/10). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, S.H. dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ini menghadirkan Dinas Perhubungan (Dishub) NTT, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta asosiasi pengusaha ekspedisi rute Alor, Flores, Sumba, Rote Ndao, hingga Sabu Raijua.
Anggota Komisi IV DPRD NTT dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Simson Polin, menjelaskan bahwa selama ini pengusaha ekspedisi kerap menambah kapasitas muatan (gayor) demi mengimbangi mahalnya tiket kapal penyeberangan. Namun, begitu pengetatan diterapkan demi keselamatan pelayaran, volume barang merosot tajam sementara biaya penyeberangan tetap tinggi.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
