Rekomendasi Komisi IV DPRD NTT
Guna menjaga keselamatan pelayaran sekaligus melindungi daya beli masyarakat, Komisi IV menelurkan rekomendasi utama:
Evaluasi Tarif Tiket: Meninjau dan mengkaji ulang tarif penyeberangan dari Pelabuhan Bolok ke seluruh wilayah kepulauan NTT.
Subsidi Logistik: Mendorong alokasi subsidi ongkos angkut truk dari Pemerintah Pusat, Pemda, maupun skema internal ASDP sebagai BUMN.
Solusi Berkelanjutan (Win-Win Solution): Memastikan kelangsungan usaha ekspedisi sekaligus menjamin kelancaran pasokan bahan pokok hingga ke pelosok pulau.
Sementara itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus mematangkan persiapan menjelang pemberlakukan penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban lalu lintas serta menjaga infrastruktur jalan, tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha sektor logistik.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT Frederik C. P. Koenunu S.T., M.H. menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama DPRD, dan para pelaku usaha bertujuan untuk menyamakan persepsi. Langkah kolaboratif ini krusial agar aturan dimengerti, diterima, dan dijalankan secara bertanggung jawab oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
