Untuk itu Anis mengajak seluruh pihak termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan auditor independen, untuk bersama-sama melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tata kelola Bank NTT.
Dia berharap, langkah-langkah ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTT.
Harapannya perjanjian G (goverment) to G atau antara pemerintah NTT dengan pemerintah DKI Jakarta harus jelas. Yang pertama kurun waktunya. Kedua besaran modal itu apa dampak ke depannya nanti.
Kalau modal Bank DKI lebih besar, pasti dampaknya bagus. Kalau modal Bank DKI sedikit didominasi orang NTT itu baik. Baik buruknya bank itu harus terbuka ke publik.
“Jangan hanya pemerintah dan pemerintah saja yang tahu. Sehingga kalau melihat kondisi Bank NTT sekarang harusnya OJK yang paling bertanggung jawab,” tegasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
