Terakhir, daerah harus membangun Diplomasi Fiskal yang cerdas, bukan sekadar koordinasi administratif. Pemda harus hadir ke pemerintah pusat dengan narasi yang berbasis data dan kesiapan proyek, bukan dengan kalimat “kami butuh anggaran”. Bahasa baru yang harus digunakan adalah: “Jika pusat ingin daerah mandiri, beri kami akses fiskal dan platform ekonomi, bukan hanya transfer dana.” Untuk itu, perlu dibentuk Tim Lobi Fiskal Daerah dengan amunisi argumentasi yang kuat dan proposal siap jalan, sehingga proyek strategis daerah bisa masuk dalam ekosistem proyek prioritas nasional versi daerah.
TEKNIS IMPLEMENTASI KECERDASAN FISKAL DAERAH
Langkah pertama adalah melakukan Audit Kapasitas Fiskal dan Pemetaan Kebocoran. Ini bukan audit administrasi biasa, tetapi audit berbasis arus aktivitas ekonomi dan aliran kas riil masyarakat. Pemda harus mengidentifikasi dua hal: (1) pendapatan yang sudah ada tapi bocor, dan (2) aktivitas ekonomi yang terjadi tetapi tidak tercatat sebagai objek fiskal. Contoh: ratusan event lokal, jasa logistik mikro, transaksi digital UMKM, atau influencer lokal yang menghasilkan uang tanpa pernah masuk radar fiskal daerah. Dari sini, Pemda memperoleh peta kecerdasan fiskal, bukan sekadar tabel pajak dan retribusi tradisional.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
