Oleh: Ricky Ekaputra Foeh, MM Dosen FISIP Undana
ISU STRATEGIS
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat bukan sekadar penataan belanja negara, tetapi merupakan sinyal transisi menuju model hubungan fiskal yang lebih menuntut kemandirian daerah. Transfer dana dari pusat sudah tidak bisa lagi menjadi tumpuan utama pembiayaan pembangunan. Dalam konteks ini, daerah tidak hanya dituntut untuk berhemat, tetapi juga mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru melalui rekayasa ekonomi lokal yang cerdas.
Namun kenyataannya, sebagian besar pemerintah daerah merespons tekanan fiskal ini dengan sikap bertahan (survival mode), memangkas program, menunda kegiatan, dan menjaga agar kas tidak defisit. Respons seperti ini hanya menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi tidak menghasilkan kapasitas fiskal baru. Daerah seharusnya tidak berhenti pada logika pengurangan belanja, tetapi bergerak ke logika penciptaan nilai (value creation).
Tantangannya jelas: tanpa desain fiskal yang progresif, Pemda berisiko terjebak dalam siklus “menunggu dan menyesuaikan”, alih-alih “menginisiasi dan mengendalikan”. Pada tahap ini, pertanyaannya bukan lagi bagaimana bertahan dari pemotongan anggaran, tetapi bagaimana membangun arsitektur fiskal yang membuat daerah tidak lagi bergantung.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
