Degradasi produktivitas sapi akibat inbreeding memiliki implikasi ekonomi langsung terhadap pendapatan rumah tangga peternak di Pulau Timor yang mayoritas berstatus peternak sapi kecil. Penurunan bobot lahir dan perlambatan pertumbuhan harian menyebabkan sapi membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai bobot jual yang layak, sehingga biaya pemeliharaan membengkak meskipun pakan tersedia secara alami di padang gembalaan. Eni Mulyanti dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam analisisnya mengenai bobot lahir pedet sapi Bali di NTT menegaskan bahwa inbreeding dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan penurunan vigor dan produktivitas sapi, termasuk bobot lahir pedet yang lebih rendah. Pada sapi potong, selisih bobot jual akibat pertumbuhan suboptimal sebesar 20 hingga 30 kilogram per ekor setara dengan kehilangan pendapatan sebesar Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000 per ekor berdasarkan harga pasar sapi di NTT. Penurunan calf crop sebesar 5,9 persen untuk setiap kenaikan 10 persen silang dalam berarti peternak kehilangan satu pedet dari setiap 17 ekor induk yang seharusnya beranak, sebuah kerugian yang signifikan bagi peternak kecil. Akumulasi kerugian ekonomi ini dalam jangka panjang mendorong stagnasi bahkan penurunan kesejahteraan peternak sapi, yang pada gilirannya melemahkan motivasi untuk berinvestasi pada perbaikan manajemen pemeliharaan. Tanpa intervensi perbaikan genetik, peternak sapi akan terus terperangkap dalam lingkaran setan produktivitas rendah dan kemiskinan struktural. Oleh karena itu, program pengendalian inbreeding pada sapi bukan semata-mata agenda teknis kehewanan, melainkan bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan di wilayah perbatasan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
