Jakarta, FlobamoraNews.com — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dipo Nusantara Pua Upa menyoroti krisis energi listrik dan BBM yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) selama ini.
Menurut Dipo, hingga saat ini, masih terdapat ratusan desa di pelosok-pelosok NTT yang masih belum menikmati listrik dari PLN. Sementara itu, kelangkaan BBM sudah ibarat penyakit ulang tahun yang kerap dirasakan masyarakat.
“Kebetulan saya dari NTT Pak, medannya sama-sama, nggak jauh beda dengan Papua terutama BBM dan soal listrik Pak. Masih ada ratusan desa yang belum ada listrik sama sekali dan jaringannya” ujar Dipo saat Komisi XII DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Di hadapan Bahlil, Dipo meminta agar solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM di NTT yakni dibangun kilang baru menambah kapasitas penampungan, sebab, proses pengiriman oleh Pertamina terkadang menemui kendala manakala musim gelombang.
“Soal BBM Pak, minta ditambahkan kilang karena ada Kodam baru. Karena sudah masalah tahunan di sana kalau musim gelombang pasokan pasti ada masalah. Saya berharap mudah-mudahan, NTT soal BBM dan listrik tidak kalah dengan Kabupaten-Kabupaten lain” ungkapnya.
Dorong Percepatan Transisi Energi
Selain menyoroti, penderitaan masyarakat NTT akibat kelangkaan BBM dan pemerataan layanan listrik, mantan Bendahara Umum GP Ansor ini juga mendorong pemerintah mempercepat transisi energi untuk mencapai net zero emission.
Bagi Dipo, salah satu langkah penting adalah memastikan seluruh regulasi terkait transisi energi nasional agar selaras dengan arah kebijakan atau pemerintah dan rangka mencapai net zero emission. Lebih dari itu, penyelarasan regulasi juga bertujuan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Dia mengatakan salah satu kendala terkait dengan transisi energi adalah adanya banyaknya regulasi yang tumpang tindih. Akibatnya menyulitkan proses perizinan investasi energi baru.
“Saya mendukung seluruh program yang telah disampaikan Bapak Menteri dan Sekjen. Namun, saya ingin menyoroti aspek hukumnya, agar semua regulasi dan kebijakan yang dijalankan tidak menyulitkan proses investasi serta memicu kasus hukum di masa mendatang,” katanya.
Dipo menekankan peran penting dari Biro Hukum Kementerian ESDM. Menurutnya, penyederhanaan regulasi dan perizinan harus menjadi perhatian serius agar tidak menghambat realisasi program strategis energi tahun 2025.
“Saya ingin tahu bagaimana peran Biro Hukum dalam memastikan regulasi FDM dan kebijakan energi lainnya benar-benar sinkron dengan arah transisi energi nasional, serta tidak menimbulkan tafsir ganda yang bisa menghambat investasi,” tegasnya.
Legislator Dapil NTT ini berharap Kementerian ESDM dapat memastikan pemerataan energi di seluruh wilayah Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan antara daerah timur dan barat.
“Kita ingin agar masyarakat di NTT tidak kalah dengan provinsi lain dalam hal akses energi. Pemerataan energi adalah bagian dari keadilan sosial,” pungkasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
