“Kita tidak bisa bangun asal bangun. Harus ada kepastian lahan clear and clean, ada perencanaan teknis, baru kita dorong anggaran. Tapi komitmen saya jelas, 2027 harus ada pembangunan bertahap di SMAN 2 Sulamu,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, reses tersebut juga mengungkap persoalan tenaga pendidik. Winston menerima aspirasi terkait kejelasan status tujuh guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang hingga kini belum mendapat kepastian, kesulitan pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, serta minimnya fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, dan MCK layak.
Ia menilai, perhatian terhadap pendidikan di daerah 3T seperti Sulamu tidak cukup hanya memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan. Negara harus hadir memastikan kelayakan ruang kelas dan kepastian kesejahteraan bagi tenaga pendidik yang selama ini menjadi penjaga agar sekolah tetap eksis.
“Anak-anak di Bipolo berhak mendapatkan ruang belajar yang layak. Guru-guru yang selama ini menjaga sekolah tetap berjalan juga perlu mendapat kepastian dan perhatian. Mereka adalah pahlawan pendidikan di garis depan,” tegas Winston.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
