Lanjut Nus, hadirnya Kemendagri 050-5889 membuat urusan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kompleks dan karena itu butuh pendalaman yang serius oleh semua stakeholder.
Semua pihak lanjut Nus, harus bisa duduk bersama untuk meletakan pijak percakapan pada basis argumentasi peraturan perundang-undangan yang ada. Apakah di Desa/Kelurahan , Kecamatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ataukah Dinas Sosial, rujukannya adalah Indikator kinerja terhadap Sub Kegiatan pada Bidang Urusan Pemerintahan Daerah.
“Menurut saya polemik urusan bantuan peruhaman ini harus dilacak mulai dari RPJMD. Karena itu saya harus lihat lagi di RPJMD” ujar mantan Frater ini
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Nagekeo Lukas Mere siang tadi sudah mengumumkan ke seluruh SKPD untuk jangan dulu mengeksekusi program tersebut, sebab tidak sesuai dengan nomenklatur dan surat edaran Kementerian Dalam Negeri.
“Tidak sesuai dengan kodefikasi dan nomenklatur pada SIPD. Harus sesuai dengan kodefikasi penganggaran, jadi SIPD itu nanti diteliti lagi sesuai dengan kode program, kode kegiatan dan sub kegiatan” Lukas Mere.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
