“Pemerintah daerah justru memberikan ruang seluas-luasnya kepada orang-orang di luar lingkaran pemerintahan untuk ikut campur urusan negara. Sebut saja nama Roni Kobi dan Seto Tatenteng. Apa hubungan mereka dengan pemerintahan? Kenapa pihak non-pemerintah bisa mencampuri urusan strategis seperti ini? Ini sudah jelas melanggar jalur pemerintahan yang benar,” ungkapnya dengan nada kesal.
Menurutnya, sikap pemerintah yang cenderung “melipat tangan dan malas tahu” ini justru membuat rakyat TTS menjadi pihak yang paling dirugikan. Anggaran yang seharusnya dinikmati untuk kesejahteraan rakyat, justru dinikmati oleh oknum-oknum tertentu yang berperan sebagai calo atau berkedok pengusaha sapi.
“Pemerintah membuat anggaran yang dialokasikan ke dinas teknis, namun pada akhirnya justru dinikmati oleh para calo yang berkedok pengusaha sapi di daerah ini. Bahkan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD TTS, sempat terjadi insiden di mana seorang pengusaha mengamuk di hadapan anggota dewan. Di saat itu, di mana Bupati dan Wakil Bupati? Mereka hanya diam seolah-olah tidak melihat dan tidak peduli,” ungkapnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
