“Sebenarnya persoalan ini sudah diselesaikan namun panggilan pertama dan panggilan kedua tidak diindahkan, sehingga hari ini kami memberikan surat panggilan ketiga yang akan diselesaikan pada tanggal 15 Januari 2026. Namun jika para terduga pelaku tetap tidak mengindahkan panggilan tersebut maka saya selaku Kepala Desa Bestobe yang menjadi korban akan melaporkan persoalan ini ke Polisi agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku”, tegas Agustinus.
Kronologi Kejadiannya
Pada tanggal 12 Januari 2026 terduga pelaku (GL) datang ke rumah calon istrinya (HS) bersama terduga pelaku penghinaan (YO) serta Babinkantibmas Desa Huetalan untuk menyelesaikan persoalan antara GL dan HS selaku calon suami istri. Namun GL memaksa HS untuk kembali ke rumahnya di wilayah Desa Huetalan. Kejadian tersebut tanpa ada koordinasi dengan pemerintah Desa Bestobe guna penyelesaian persoalan tersebut. Melihat hal itu Kepala desa Bestobe Agustinus Baun pergi dan menanyakan persoalan apa yang di selesaikan di desanya dan tidak menghadirkan aparat pemerintah desa. Untuk menjaga keamanan wilayahnya kepala desa membubarkan para terduga dan meminta mereka kembali dulu dalam beberapa waktu, kemudian bawa orang tua untuk kita pertemuan keluarga agar GL dan HS bisa di nikahkan secara adat agama dan pemerintah. Diduga karena tidak terima apa yang disampaikan oleh kepala desa maka terduga pelaku (GL) langsung bangun dan meninju kepala desa Agustinus sebanyak 3 kali setelah itu terduga (YO) yang adalah ibu kandung dari pada (GL) melontarkan kata hinaan kepada kepala desa Bestobe Agus Baun bahwa, “kepala desa bodok, kepala ke B**i, kepala desa sudah tua tapi masih mau paksa diri jadi kepala desa”.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
