Contohnya, Pemprov Jawa Barat membentuk West Java Investment and Promotion Board yang berfungsi sebagai katalis pembiayaan alternatif dan promosi proyek. Inisiatif seperti ini bisa direplikasi oleh daerah lain sesuai kapasitas fiskalnya.
3. Reformasi Total BUMD: Dari Beban APBD Menjadi Mesin Pembangunan.
Sebagian besar BUMD hari ini hanya menjadi “pos penyerap modal”, bukan entitas produktif. Reformasi BUMD harus diarahkan pada corporate governance dan profitability.
BUMD perlu diberikan mandat untuk berperan sebagai mitra strategis pembiayaan publik—misalnya, menjadi pengelola aset daerah (asset manager), penyedia kredit mikro bagi UMKM lokal, atau operator proyek infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP).
BUMD harus diperlakukan seperti korporasi publik yang transparan, bukan hanya bagian birokrasi ekonomi.
4. Bangun Platform Digital Transparansi Fiskal dan APBD.
Keterbukaan fiskal adalah kunci membangun kepercayaan publik dan swasta. Pemda perlu membuat portal digital yang menampilkan data APBD secara real time: belanja, pendapatan, aset, dan proyek strategis. Investor tidak akan datang ke daerah yang gelap datanya. Dengan platform ini, Pemda menunjukkan profesionalisme fiskal dan memudahkan publik mengawasi penggunaan anggaran.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
