Kami sudah menemui Bapak Bupati dan Komisi I DPRD. Kami pun dijanjikan rekomendasi pasti pada tanggal 21 Juni. Namun hingga hari ini, tidak ada kejelasan apa pun.
Oleh karena itu, saya menyampaikan peringatan tegas kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten TTS: Jika persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti dengan keputusan yang adil, maka kami masyarakat terpaksa akan menahan sementara pelayanan administrasi di tingkat desa. Kami melakukan ini bukan untuk menyita wewenang, melainkan demi menjaga keamanan dan kehormatan warga. Kami khawatir kejadian serupa terulang kembali, terutama bagi para ibu dan remaja putri yang datang mengurus keperluan, jangan sampai mereka menjadi sasaran paksaan atau pelecehan kembali hanya demi mendapatkan pelayanan yang seharusnya cuma-cuma.” Tutup Otnial.
Selain itu warga Masyarakat desa Bijaepunu lainnya Benyamin Pinat kepada sejumlah awak media di Bijaepunu terkait dugaan tindakan asosila yang dilakukan oleh sekretaris desa Bijaepunu bahwa
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
