“Kami baru tahu kalau Dukcapil Propinsi itu esalon 3 dibawah dinas kesehatan yang seharusnya berdiri sendiri dan vertikal. Jadi harapan saya kalau ini disuarakan setda dan diharapkan Gubernur lebih peduli lagi sehingga perubahan dapat terlaksana. Karena sesuai dengan data dari Ombusdman NTT urutan 2 dari bawah”, ujar Johana.
Pada kesempatan tersebut rombongan dari Kemenko Polhukam mengadakan kunjungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.
“Hasil pantauan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
mengeluh tentang jaringannya, ini terjadi karena tidak paham.Tidak ada komunikasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebenarnya urusan jaringan dari Bakti Komunikasi dan Informati”. Tutur Johana
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
