Kedua, koordinasi lintas sektor masih lemah.
Kemiskinan ekstrem bukan sekadar soal penghasilan rendah, tetapi terkait erat dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan akses pangan. Namun, fakta menunjukkan bahwa dana PIP (Program Indonesia Pintar) senilai Rp 36 miliar di Nusa Tenggara Timur justru dikembalikan ke kas negara karena tidak dimanfaatkan sekolah-sekolah. Ini mencerminkan lemahnya komunikasi, supervisi, dan koordinasi antar-lembaga. Potensi memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia akhirnya terbuang percuma.
Ketiga, ketergantungan pada bansos.
Beberapa laporan menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur selama ini lebih banyak disokong oleh bantuan sosial. Namun, bantuan tanpa pemberdayaan hanya membuat masyarakat “tertolong sementara”, bukan mandiri. Di sisi lain, peluang kerja, pelatihan keterampilan, dan akses modal usaha produktif masih minim. Akibatnya, kemiskinan ekstrem cenderung stagnan.
Keempat, kerentanan sektor pertanian.
Mayoritas masyarakat miskin di Nusa Tenggara Timur bekerja di sektor pertanian subsisten yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan serangan hama. Contoh nyata adalah 37 keluarga di Desa Wewo, Manggarai, yang kehilangan panen akibat hama wereng batang coklat. Tanpa sistem proteksi, penyuluhan, dan mitigasi risiko pertanian, masyarakat mudah jatuh lebih dalam ke kemiskinan ekstrem.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
