”Di satu sisi, triliunan rupiah anggaran negara dialokasikan untuk pembangunan moda transportasi modern di wilayah daratan utama—seperti kereta cepat hingga armada bus modern lengkap dengan jaminan kesehatan serta keamanan menyeluruh. Pembangunan tersebut sebagian dibiayai dari utang dan pajak masyarakat, termasuk warga NTT. Namun di sisi lain, masyarakat NTT justru harus puas disuguhi armada kapal penyeberangan yang sudah berusia lanjut”, ungkapnya.
Sebagian besar kapal feri yang beroperasi di lintasan NTT dicatat berusia di atas 30 tahun. Bahkan, beberapa unit disinyalir merupakan kapal feri sungai yang dialihfungsikan untuk melayari lautan lepas dengan gelombang tinggi khas perairan NTT. Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas medis darurat di atas kapal yang berisiko membahayakan keselamatan penumpang”, tegasnya.
Kemiskinan Faktual dan ‘Kemiskinan Kapabilitas’
Merujuk pada data laporan APBD 2026, tingkat kemiskinan di NTT berada di kisaran 17% atau mencakup sekitar 1,03 juta jiwa. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ini mencatatkan pendapatan di bawah Rp500.000 per kapita per bulan, atau sebanding dengan Rp18.000 per hari.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
