Proyek infrastruktur, pengadaan barang-jasa, dan jual-beli jabatan sering menjadi momok dan modus paling dominan. Pola itu berulang bukan karena daerahnya, tapi karena sistem pengawasan lemah dan kultur yang mencederai amanat undang-undang,“asal bapak senang”.
Titik bedanya ada di arah kebijakan antara Kepemimpinan Merakyat VS Kepemimpinan Akumulasi
Kepemimpinan Merakyat:
1. Prioritas Anggaran: Perubahan Infrastruktur, Layanan Kesehatan, Pendidikan, air bersih, jalan tani.
2. Hubungan dengan Warga: Blusukan rutin, aduan dibalas, laporan terbuka.
3. Akhir Jabatan: Aset daerah bertambah.
Kepemimpinan Akumulasi:
1. Gedung megah, event seremonial, proyek prestisius
2. Hubungan dengan Warga: Protokol ketat, jarang turun, komunikasi lewat ajudan.
3. Akhir Jabatan: Aset pribadi bertambah, tinggalkan kasus hukum.
Pemimpin merakyat tidak sempurna. Dia juga lambat karena harus dengar banyak suara. Dia juga salah, tapi mau dikoreksi warga. Pemimpin akumulasi terlihat cepat dan rapi di PowerPoint. Tapi jejaknya di lapangan kosong. Jalan dibangun, tapi 2 musim hujan sudah retak. Bansos jalan, tapi data penerimanya tidak pernah dibuka.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
