Ketiga, program fiskal yang tidak didesain dengan logika investasi justru melahirkan institusi yang menjadi beban, bukan aset. BUMD dan BLUD yang seharusnya berfungsi sebagai mesin arus kas publik malah hidup dari subsidi APBD. Alih-alih menciptakan pendapatan, mereka menjadi pos pembiayaan rutin yang makin menggerogoti kapasitas fiskal daerah. Ketika tidak ada disiplin investasi, setiap kebijakan ekonomi hanya berubah menjadi proyek administratif tanpa dampak pada kas daerah.
Keempat, tekanan fiskal dari pusat tidak hanya berbentuk teknis anggaran, tetapi juga membawa implikasi politik. Daerah diminta mandiri, namun tanpa akses fiskal dan platform nilai yang memadai, kepala daerah berada dalam posisi yang sulit: dituntut inovatif tetapi dibatasi secara struktural. Dalam situasi seperti itu, legitimasi politik kepala daerah menjadi taruhannya. Masyarakat tidak menilai dari keterbatasan fiskal pusat, tetapi dari kemampuan kepala daerah merespons secara cerdas dan produktif.
STRATEGI REKOMENDASI UTAMA
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
