Ia secara khusus memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan, dan perbuatan yang mengancam masyarakat.
Dalam konferensi pers, Prabowo juga menyampaikan hasil laporannya dari para ketua umum partai politik. Sebagai respons atas aspirasi publik, para ketua umum telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dianggap membuat pernyataan keliru.
“Ketua umum partai politik juga mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang membuat pernyataan keliru, efektif mulai 1 September 2025, berupa pencabutan keanggotaan”. ujar Prabowo.
Lanjut Prabowo bahwa Pimpinan DPR akan mencabut kebijakan kontroversial seperti tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan pimpinan DPR akan mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok lain untuk berdialog langsung, serta memerintahkan kementerian/lembaga untuk menerima masukan dari publik.
“Saya juga perintahkan kepada semua K/L (Kementerian/Lembaga) untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan,” tegasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
