Selain dukungan eksekutif, lembaga penegak hukum juga melihat RUU ini sebagai instrumen vital untuk mempercepat pemulihan aset. Dukungan dari berbagai fraksi di DPR melengkapi sinyal bahwa ada konsensus politik yang jarang terjadi — sebuah modal penting agar RUU ini benar-benar terwujud.
Efektivitas dan Keadilan
Paradigma RUU Perampasan Aset berfokus pada asal-usul aset, bukan sekadar vonis pidana pelaku. Pendekatan ini terbukti efektif di banyak negara seperti Singapura, Inggris, Australia, dan AS. Namun, pembentuk undang-undang tetap harus memastikan adanya:
1. Standar pembuktian yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Hak banding dan keberatan bagi pihak yang merasa dirugikan.
3. Transparansi proses agar publik bisa mengawasi jalannya perampasan aset.
Dengan demikian, RUU ini diharapkan tidak hanya efektif, tetapi juga adil.
Signifikansi Ekonomi dan Sosial
Pemulihan aset bukan hanya soal menutup kerugian negara, tetapi juga mengembalikan hak rakyat. Dana yang dipulihkan dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pembangunan publik lainnya. Selain itu, hilangnya keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan akan menciptakan efek jera yang nyata: korupsi tak lagi menguntungkan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
