Wakil Walikota dalam sambutannya menyampaikan sudah saatnya Pemerintah Kota Kupang dengan berbagai multipihak bertemu dan berkoordinasi guna mengatasi problematika melindungi sungai dan DAS di Kota Kupang. Dia juga berharap bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, para pakar dan masyarakat dapat saling berkoordinasi dengan baik dalam menangani persoalan DAS.
Ditambahkannya untuk menangani persoalan krisis air serta persoalan konservasi tanah dan air perlu dilakukan pendekatan pentahelix, melibatkan semua pihak termasuk kelompok masyarakat dan akademisi. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dan butuh intervensi dari pihak lain juga. Forum ini tidak hanya sekedar pertemuan biasa tapi juga melahirkan rekomendasi dan masukan yang dapat diimplementasikan. “Apa tindak lanjut dari kegiatan ini, aksi nyata, siapa buat apa dan ketersediaan sumber daya perlu jadi perhatian,” ungkapnya.
Wawali juga berharap agar forum tersebut memperhatikan sejumlah hal sebagai aksi nyata. Pertama menurutnya, perlu ada edukasi, komunikasi dan informasi tentang persoalan serta upaya konservasi bagi penduduk yang tinggal di sekitar DAS. Aksi nyata lainnya adalah mengelola DAS secara baik dan mengurangi pencemaran sungai, yang diakibatkan oleh sampah dan kotoran dari WC warga. Untuk itu Wawali mendorong perlu adanya gerakan massif untuk konservasi DAS. Dia percaya keberadaan forum akan membuat upaya itu menjadi praktis karena semua pemangku kepentingan ada di dalamnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
