Opini  

APBN, Family Office, dan Kedaulatan Finansial Indonesia

Avatar photo
Reporter : Nyong R Editor: Redaksi
IMG 20251011 WA0004

Oleh: Ricky Ekaputra Foeh, M.M — Dosen FISIP UNDANA — Ahli Manajemen & Administrasi

KUPANG, Flobamora-News.com – Dalam tradisi keuangan negara, APBN selama ini diposisikan sebagai mekanisme fiskal tahunan untuk membiayai belanja negara. Pemerintah Indonesia menarik pajak, menerbitkan surat utang, menerima PNBP, lalu menyalurkannya ke berbagai pos belanja. Model ini menghasilkan pembangunan, tetapi pada saat yang sama menempatkan negara dalam posisi pasif: tergantung pada penerimaan, lalu menghabiskannya. Pertanyaan mendasar kini muncul: apakah negara hanya akan menjadi pengelola anggaran, atau berani naik kelas menjadi pengelola kekayaan nasional seperti investor strategis dunia?

Scroll kebawah untuk lihat konten
Ingin Punya Website? Klik Disini!!!

Di sektor privat, keluarga superkaya global membangun family office sebagai pusat kendali kekayaan lintas generasi—bukan sekadar perlindungan aset, tetapi ekspansi modal melalui investasi jangka panjang, manajemen risiko, dan penguatan struktur finansial. Rockefeller di Amerika, Li Ka-Shing di Hong Kong, hingga keluarga Hartono di Indonesia, semua membangun sistem pengelolaan kekayaan yang disiplin, fleksibel, dan berorientasi return.