Sejak tahun 2018, Kemen PPPA bekerjasama dengan ECPAT Indonesia telah mendorong 3 daerah sebagai desa bebas pornografi anak, diantaranya Kampung Maluang di Kalimantan Timur, Kelurahan Maccini Parang di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kelurahan Nunhila di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
“Ada beberapa kriteria khusus pembentukan desa bebas pornografi anak. Diantaranya, desa itu sudah mempunyai akses internet, ada indikasi anak-anak terpapar pornografi, dan adanya komitmen perangkat daerah atau desa dan seluruh unsur masyarakat untuk melakukan upaya bersama melindungi anak dari bahaya pornografi,” tambah Sumbono.
Di Kab. Bangka Tengah, selain adanya indikasi anak-anak terpapar pornografi, pemerintah daerahnya juga memiliki komitmen kuat untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dengan mendorong lingkungan yang aman dan layak anak. Dalam perjalanannya, Kab. Bangka Tengah pernah mendeklarasikan sebagai Desa Layak Anak dan Desa Anti Pornografi, serta membentuk PATBM (perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat).
“Lingkungan Desa merupakan garda terdepan dalam upaya perlindungan anak, termasuk untuk melindungi anak dari pornografi. Kami akan berupaya agar desa bebas pornografi anak bisa terbentuk di Kab, bangka Tengah,” jelas Elly Irsyah, Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Kab. Bangka Tengah membacakan sambutan Bupati Kab. Bangka Tengah.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
