3) Kapasitas teknokratis birokrasi daerah. Aparatur harus paham struktur pembiayaan modern: Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dan infrastructure fund.
4) Transparansi dan akuntabilitas. Tanpa ini, tidak ada kepercayaan dari investor maupun publik.
4. Contoh Praktik Baik dan Peluang
• DKI Jakarta tengah menyiapkan creative financing melalui optimalisasi aset daerah dan kerja sama dengan swasta untuk sektor transportasi dan air bersih.
• Pemkab Lahat menunjukkan bahwa efisiensi internal bisa menjadi modal dasar untuk membuka ruang fiskal.
• Provinsi Bali telah mengembangkan blended finance untuk pariwisata berkelanjutan melalui dana gabungan publik-swasta.
Daerah lain bisa meniru dengan cara:
• Membentuk Unit Layanan KPBU Daerah (PPP Unit) agar proyek-proyek strategis bisa dikemas dalam skema kerja sama jangka panjang.
• Menginisiasi obligasi daerah mikro untuk proyek lokal bernilai sosial (irigasi, sanitasi, energi desa).
• Menggandeng perbankan daerah (Bank Pembangunan Daerah) untuk menyediakan kredit produktif yang bersumber dari hasil efisiensi internal.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
