Salah satu korban dari syahwat kekuasaan Bos Negara ini adalah Ketua Lembaga Anti Korupsi (LAK) yang digambarkan sebagai sosok yang lurus, yang bekerja mengikuti prosedur yang ada dan tidak mau main sepak bola gajah. “Dia harus berhadapan dengan tentakel kekuasaan Bos Negara, dan dibungkam,” kata Hasnu lagi.
Setelah itu adegan demi adegan pun dimulai.
Diawali dari seorang Aktivis yang gelisah setelah menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang dan praktik nepotisme yang melibatkan orang-orang terdalam lingkaran kekuasaan termasuk anak-anak Bos Negara.
Setelah menyusun temuannya secermat mungkin, Aktivis yang diperankan oleh Ubedilah Badrun, seorang dosen dan aktivis pergerakan UNJ, mendatangi kantor LAK dan menyerhakan dokumen-dokumen penting itu kepada Ketua LAK.
Ketua LAK pun terkejut membaca narasi di dalam dokumen itu.
“Terkadang dia menggarukkan kepala, terkadang tampak terkejut. Beberapa kali mengelus dada tanda prihatin pada apa yang dibacanya. Lalu Ketua LAK berjalan ke arah Istana berniat menemui Bos Negara. Awalnya, dia tampak ragu-ragu. Jalannya maju dan mundur. Namun akhirnya mantap, melangkah ke Istana,” ujar Hasnu Ibrahim mengiringi adegan ini.
Sementara di Istana terlihat Bos Negara sedang bersenda gurau dengan kedua anaknya. Tidak jauh dari mereka berdiri gagah Kepala Polisi Nasional (KPN) dan Kepala Polisi Daerah (KPD) yang mengawal kekuasaan penghuni istana.
Tidak lama kemudian, Ketua LAK tiba di Istana. Setelah memberikan hormat kepada Bos Negara, dia menyerahkan dokumen-dokumen yang diperolehnya dari Aktivis Ubed. Membaca dokumen-dokumen itu, air muka Bos Negara langsung berubah. Jelas sekali dia terganggu dan marah.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
