Adanya perbedaan pembangunan gender yang masih terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) juga menjadi fenomena yang harus menjadi fokus bersama. Peringkat IPG pada 2018 tertinggi mayoritas ditempati oleh provinsi-provinsi di KBI, yakni Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan DI Yogyakart. Sedangkan tiga provinsi dengan capaian IPG terendah adalah Kalimantan Timur, Papua Barat dan Papua.
Asisten Administrasi Umum Provinsi NTT, Kosmas. D Lana mengatakan salah satu solusi permasalahan tersebut adalah agar para kepala daerah melibatkan basis PUG ke dalam rencana kebijakan dan anggaran wilayahnya masing – masing. Pihaknya juga berharap agar Kemen PPPA bisa melakukan koordinasi dengan kementerian / lembaga pusat lainnya agar mendukung Provinsi NTT untuk mewujudkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemberdayaan Perempuan. Menurut Kosmas hal ini bisa menekan angka perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Pribudiarta menuturkan bahwa penerapan kesetaraan gender dan strategi PUG demi menghapus diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah permasalahan lintas bidang, lintas sektor dan lintas wilayah. “Penyelesaianya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat, tetapi juga perlu melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, termasuk lembaga masyarakat dan swasta, dalam bentuk kemitraan dan kerjasama serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah,” tutup Pribudiarta. (KP3A)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
