Secara prinsip manajerial, pengadaan ternak produktif seperti ayam petelur seharusnya didahului dengan kepastian suplai dan kontrak dengan penyedia. Pencairan dana penuh tanpa tersedianya barang berpotensi menyebabkan dana mengendap tanpa menghasilkan manfaat ekonomi, yang menjadi perhatian serius bagi publik.
Masyarakat juga mengajukan pertanyaan terkait mitigasi risiko, seperti apakah dilakukan survei ketersediaan ayam siap produksi sejak awal, serta alasan pencairan dana penuh dilakukan meskipun stok belum tersedia.
Program ayam petelur ini sejatinya diharapkan menjadi unit usaha produktif yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membuka peluang ekonomi bagi warga Taebesa. Namun hingga kini, kandang yang kosong menjadi bukti bahwa roda usaha yang direncanakan sejak tahun lalu belum dapat beroperasi.
Masyarakat Desa Taebesa berharap pihak pengurus BUMDes segera memberikan penjelasan terbuka serta mengambil langkah konkret agar dana publik tersebut tidak berlarut-larut tanpa realisasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Taebesa.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
