Sebab yang paling utama yang harus diketahui bahwa pemerintah bersama dengan DPRD harus sebisa mungkin untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dua lembaga tersebut (trust public) agar tidak terjadi ketimpangan dan konflik vertikal sebagaimana akan berujung pada permasalahan yang serius antara masyarakat dengan masyarakat (konflik horizontal).
Pada cara pandang politik hukum, polemik pembangunan gedung perpustakaan menjadi tragedi politik hukum pembanguan di Kabupaten Nagekeo, intensitas nilai (value) yang dinilai sangat menghawatirkan jika tidak diimbangi dengan proses penegakan hukum yang clear dan komprehensif dari lembaga penegakan hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi NTT yang sejauh ini menangani dugaan tindakan pidana korupsi pada pembangunan gedung perpustakaan dan fasilitasnya di Kabupaten Nagekeo. Hukum harus ditegakkan! Sebab jika ada indikasi tindak pidana korupsi maka dengan sendirinya tindakan tersebut adalah menjadi musuh bersama yang harus diperangi, yang mana tindakan korupsi menjadi bagian dari kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Sebab dalam studi kejahatan (crime) selalu memiliki alasan dari para pelaku, salah satunya adalah untuk memperoleh kekayaan (uang) dan mengorbankan masyarakat sebagai perwujudan tertinggi dari lahirnya sebuah pembangunan proyek (kebijakan pembangunan).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
