Namun di titik ini, perdebatan menjadi lebih strategis: yang ditolak Menkeu Purbaya adalah “APBN dijadikan bagian Family Office privat”, bukan ide bahwa negara dapat mengelola asetnya dengan logika family office yang lebih produktif. Artinya, ruang transformasi tetap terbuka asalkan dalam kerangka State Family Office atau Lembaga Pengelola Kekayaan Negara yang tunduk pada UU Keuangan Negara, bukan sekadar private holding tanpa akuntabilitas.
Belajar dari Negara yang Berhasil: Negara Sebagai Investor, Bukan Hanya Pembelanja
Negara-negara maju yang membangun Sovereign Wealth Fund (SWF) memahami satu hal: belanja negara tidak cukup untuk membangun kemandirian finansial. Aset harus dikelola, bukan hanya dibelanjakan. Temasek dan GIC mengelola kekayaan negara Singapura tanpa membebani APBN. Norwegia tidak memasukkan dana minyaknya ke belanja rutin, tetapi membangunnya menjadi aset finansial global. Uni Emirat Arab mengkonversi pendapatan migas ke dalam portofolio investasi dunia melalui ADIA dan Mubadala.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
