Lebih dari itu, akun-akun anonim telah menjadi alat manipulasi opini. Tidak sedikit pihak baik individu maupun kelompok yang sengaja menciptakan “pasukan akun palsu” untuk membentuk citra positif pemerintah daerah atau sebaliknya, menjatuhkan lawan politik. Ini bukan lagi sekadar ekspresi, tapi rekayasa informasi yang membahayakan kejujuran publik.
Berani bersikap, berani bertanggungjawab. Mengkritik atau membela pemerintah daerah sejatinya adalah bagian dari hak politik warga negara. Namun hak itu hanya bermakna bila disertai tanggungjawab. Dalam sistem demokrasi yang sehat, keberanian menyampaikan pendapat harus diimbangi dengan keberanian menunjukkan siapa kita, apa niat kita, dan apakah kita siap menanggung akibatnya baik dipuji maupun dikritik balik.
Ironisnya, banyak yang merasa bahwa akun anonim adalah satu-satunya jalan untuk menghindari risiko. Ini mencerminkan dua hal: Rendahnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, dan Tingginya budaya intimidasi. Maka solusi dari fenomena ini bukan sekadar memburu akun palsu, tapi juga membangun iklim diskusi yang sehat dimana kritik tidak ditakuti, pembelaan tidak dibayar, dan opini dihargai jika datang dari niat tulus dan identitas yang nyata.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
