Ada beberapa nama yang tertera dalam SK Teko yang memiliki masa mengajar di bawah guru-guru honor lainnya. Ada pula yang tidak pernah mengajar, tapi namanya pun dicantumkan dalam SK Teko. Hal ini lah yang menjadi mula dari polemik tersebut.
Sebelumnya diberitakan oleh media ini bahwa Tangis Air mata warnai gaduhnya sidang dengar pendapat para guru honorer yang tidak diakomodasi dalam SK Tenaga Kontrak Daerah 204 orang guru di Ruang Sidang DPRD Belu, Selasa (17/9/2019).
Lordes Mau Gusmao, S.Pd Salah seorang guru yang sudah mengabdi selama 9 tahun di SDN Matitis Baukoek, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu beberapa kali berusaha meminta kepada pimpinan DPRD untuk menyampaikan unek-unek yang tersendat dalam hatinya. Namun, berkali-kali itu pula Lordes tak dihiraukan forum sidang yang dipimpin Jeremias Manek Seran Junior tersebut. Ia baru diberi kesempatan diakhir persidangan usai pimpinan sidang mengambil kesimpulan sidang.
Dengan sedikit ruang yang ada, Lordes pun meluapkan unek-unek yang ada dalam hatinya. Dengan derai air mata, dirinya mengungkapkan bahwa dari hasil verifikasi Inspektorat Kabupaten Belu sesuai dengan keinginan bupati untuk mengakomudir tenaga pengajar sesuai dengan lamanya mengabdi, namanya tertera dalam daftar 204 orang guru. Namun, dalam perjalanan waktu, namanya hilang bagai ditelan bumi saat SK Kontrak diterbitkan. Dikatakan bahwa dirinya bahkan sudah memasukkan berkas sejak tanggal 15 Januari 2019 silam.
“Saya sudah mengajar selama 9 tahun di SDN Matitis. Saya juga sudah memasukkan berkas sejak 15 Januari 2019. Tapi, saya dengar kembali, ada yang bilang kalau dari SDN Matitis tidak ada jatah. Ahhh… tidak ada jatah bagaimana? Sejak awal nama saya adam kok tiba-tiba nama saya tidak ada saat SK diterbitkan?” Demikian ujarnya dengan berlinang air mata.
Lordes menuturkan bahwa dirinya merasa puas bila yang diakomudir dalam 204 orang Guru Tenaga Kontrak itu adalah mereka yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas. Namun, kenyataannya ada banyak guru yang diakomudir dalam tenaga kontrak tersebut adalah anak-anak yang waktu dirinya menjadi guru, mereka masih sekolah. Hal inilah yang membuat dirinya tak puas dengan keputusan yang diambil Bupati Belu.
“Saya merasa puas ketika tahu ada beberapa nama guru yang dicantumkan dalam SK Tenaga Kontrak Daerah yang ternyata adalah senior saya dalam mengabdi sebagai guru. Tapi, ternyata ada anak yang masuk sebagai tenaga kontrak, padahal waktu saya jadi guru, mereka masih sekolah. Itulah yang membuat saya datang menuntut keadilan di sini”, tuturnya dengan nada meninggi sembari mendapat tepukan tangan dari para guru yang hadir.
Untuk diketahui, pada tanggal 28 Mei 2019, Kepala Inspektorat Belu dan BPKP dipanggil Bupati Belu untuk membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu untuk melakukan Verifikasi data terkait dengan lamanya waktu mengabdi para guru honorer. Verifikasi ini berjalan agak lambat dikarenakan libur panjang pada sekolah.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
