Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika negara tidak hadir secara memadai untuk menyediakan alternatif ekonomi yang realistis. Minimnya akses kerja, lemahnya kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal, dan absennya solusi struktural membuat masyarakat dipaksa memilih antara risiko kesehatan dan keberlangsungan hidup. Dalam kondisi seperti ini, normalisasi moke bukan semata pilihan budaya, melainkan respons rasional terhadap ketidakadilan struktural.
Dari perspektif psikologi sosial, situasi ini menciptakan mekanisme diam kolektif. Masyarakat mungkin menyadari dampak negatif moke, seperti konflik rumah tangga, kekerasan, gangguan kesehatan, hingga kelelahan mental, namun memilih tidak membicarakannya secara terbuka. Diam menjadi strategi bertahan, karena membuka isu psikologis berarti mempertanyakan sumber ekonomi yang selama ini menopang kehidupan. Dalam konteks ini, budaya, ekonomi, dan psikologi saling mengunci satu sama lain.
Yang sering luput dibicarakan adalah bahwa masyarakat menanggung beban ganda. Di satu sisi, mereka menjaga tradisi dan bertahan hidup secara ekonomi. Di sisi lain, mereka menanggung risiko psikologis dan sosial yang tidak kecil, sering kali tanpa dukungan layanan kesehatan mental atau intervensi yang sensitif budaya. Negara, yang seharusnya hadir menjembatani dilema ini, justru kerap absen atau hadir sebatas regulasi tanpa solusi konkret.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
