Beranda Ekonomi Bisnis Meneropong Lebih Dekat Model Pengukuran Kemiskinan, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan

Meneropong Lebih Dekat Model Pengukuran Kemiskinan, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan

102
0

BELU, Flobamora-news.com –Kemiskinan sebagai problematika multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kemiskinan yang ada di Indonesia serta berbagai ragam faktor penyebabnya, tentunya sangat mempengaruhi rumusan kebijakan yang dibuat.

Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini dapat kita amati dan alami bersama, di mana, ada kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa. Karena itulah, kemiskinan menjadi perhatian bersama baik dari kesadaran individu, unsur pemerintah, swasta, maupun dari social society (masyarakat sosial).

Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri. Implikasi permasalahannya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia.

Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia. Artinya, masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia. Karena dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda.

Namun, terkadang kita tidak berpikir bahwa kemiskinan sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Suatu realitas di mana mereka yang tergolong miskin berpikir bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari karena mereka merasakan hidup dalam kemiskinan. Meskipun demikian, belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani.

Kesadaran akan kemiskinan biasanya dirasakan ketika membandingkan kehidupan yang sedang dijalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi lebih tinggi. Hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan penduduk miskin, karena mereka (penduduk) sendiri tidak sadar akan kemiskinannya.

Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat.

Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan.

Akan tetapi, kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (non income factors) seperti akses kebutuhan minimun, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

Kompleksitas kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengertian dan dimensi saja, namun berkaitan juga dengan metode yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan.

Dari berbagai hal yang diuraikan di atas kemiskinan seharusnya dapat dilihat atau dinilai atau diukur dari berbagai aspek kehidupan.

Mengapa terjadi dan bagaimana cara meneropong kemiskinan lebih dekat terjadi kemiskinan?

Beberapa pendekatan yang memberikan solusi sekaligus metode strategis di antaranya, dapat dibedah dari ukuran kemiskinan, penyebab kemiskinan, ciri kemiskinan, dan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Potret Kemiskinan di Perbatasan RI-RDTL

Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak definisi. Dari berbagi defenisi tetsebut, sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi.

Berbagai upaya untuk mendefinisikan dan mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kedua, dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural.

Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Selain itu, ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipahami secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah/wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya. Kemiskinan sering kali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Ginandjar,1996).

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Apabila kemiskinan dilihat dari pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan yang terus-menerus (persistent poverty), kemiskinan siklus (cyclical poverty), kemiskinan musiman (seasonal poverty), dan kemiskinan tidak sengaja (accidental poverty).

Pemahaman kemiskinan dari pola waktu persistent poverty adalah kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Daerah yang penduduknya tergolong miskin umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya terisolasi, sehingga tidak memiliki akses jalan dan transportasi dengan daerah lainnya.

Sedangkan, pola cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya Pola seasonal poverty yaitu kemiskinan musiman seperti sering ditemukan pada masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan buruh pada pertanian tanaman pangan. Terakhir, Pola accidental poverty yakni kemiskinan dikarenakan adanya bencana alam atau dampak dari adanya suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Penyebab Kemiskinan

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan di antaranya: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian (dalam Ginandjar, 1996).

Ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu: pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, infrastruktur, dan lokasi geografis.

Seiring pandangan Suahasil (2007) yang menyatakan bahwa faktor kemiskinan di antaranya: Pertama, kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi. Hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan. Walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang bayaran di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Menengah Pertama, namun komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah. Biaya yang harus dikeluarkan orang miskin untuk menyekolahkan anaknya juga harus termasuk biaya kehilangan dari pendapatan (apportunity cost) jika anak mereka bekerja.

Faktor Kedua, kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia, kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Dengan demikian, tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian menyebabkan kemiskinan di antara kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor lainnya.

Faktor Ketiga, hubungan antara kemiskinan dengan gender. Di Indonesia, sangat terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan yaitu dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor informal, dan lain-lainnya. Penduduk perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan dari pada penduduk laki-laki (ILO,2004).

Faktor Keempat, hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastruktur. Sistem infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air, dan kondisi sanitasi yang lebih baik (Sida,1996).

Faktor Kelima, lokasi geografis. Faktor ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal. Pertama, kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Kedua, pemerataan pembangunan, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa dan kota, ataupun pembangunan antar povinsi di Indonesia.

Selain itu, dalam melihat kemiskinan ada dimensi lain yaitu dimensi bukan pendapatan, seperti rendahnya pencapaian di bidang pendidikan dan penyediaan akses pada pelayanan dasar di berbagai daerah terutama di wilayah timur Indonesia. Hal ini semakin mempertegas adanya kesenjangan berdasarkan lokasi geografis.

Faktor-faktor tersebut ada keterkaitan satu sama lainnya yang membentuk lingkaran kemiskinan. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah pedesaan. Karena berpendidikan rendah, maka produktivitasnya pun rendah sehingga imbalan yang akan diperoleh tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan.

Selain itu, tingkat pemasaran atas hasil produksi petani lebih rendah lebih didominasi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya atau nilai jual hasil produksi petani lebih rendah tidak sebanding dengan nilai pemasaran. Akibatnya, rumah tangga miskin akan menghasilkan keluarga keluarga miskin pula pada generasi berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Artinya, kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi multi faktor.

Namun demikian, secara garis besar faktor dominan yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan antara lain: pendidikan, pendapatan, lokasi, dan keterbatasan akses seperti akses ke kesehatan, keuangan, dan pelayanan publik lainnya.

Maka, tidak heran lagi bagi kita jika penduduk miskin di perdesaan memiliki kecenderungan untuk punya banyak anak. Hal ini dikarenakan bagi penduduk miskin anak merupakan aset bagi ketersediaan tenaga kerja yang dapat membantu menambah pendapatan keluarga atau rumah tangga.

Ciri Kemiskinan

Ada 2 (dua) jenis kemiskinan yaitu, pertama kemiskinan yang bersifat kronis. Ciri dari kemiskinan ini berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur transportasi. Sebagai contoh, penduduk miskin yang tinggal di daerah terpencil sering mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu mengakses layanan kesehatan, serta tidak memiliki banyak peluang untuk memperoleh pendidikan. Kemiskinan jenis ini biasanya akan menghasilkan keturunan yang miskin juga, sehingga jenis ini sering dikaitkan dengan kemiskinan antar generasi.

Kedua, jenis kemiskinan sementara (transient poverty). Kemiskinan sementara yakni kemiskinan yang disebabkan karena suatu kejadian atau perkara yang memengaruhi kehidupan orang tersebut. Ketika kondisinya membaik, maka mereka akan dapat hidup normal dan lebih baik. Kemiskinan berkarakter transien ini sering terjadi di daerah perkotaan.

Mengacu pada ke dua jenis kemiskinan di atas, faktor penyebabnya berbeda dan yang membedakannya adalah bahwa : “pada kemiskinan kronis tidak terlihat adanya kekuatan dari dalam diri masyarakat miskin untuk dapat mengembalikan kondisi kesejahteraan ke situasi semula”.

Pada kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab menjadi kurang penting dibandingkan dengan upaya untuk membawa penduduk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian kemiskinan kronis mengindikasikan bahwa intervensi dari pihak luar mutlak diperlukan dalam upaya mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah. Hal ini diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), raskin, dan lain sebagainya. Sedangkan, kebijakan tidak langsung seperti program Jamkesmas, program IDT, BOS, dan lain sebagainya.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Artinya, fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara. Program-program tersebut hanya berjalan selama masih ada anggaran (dana). Namun, setelah dana habis, maka selesai pula kegiatan program. Dengan kata lain bahwa program-program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan proyek dan bukan pendekatan program. Maka, tak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan. Akibatnya, angka kemiskinan secara absolut di Indonesia akan tetap tinggi.

Oleh karena itu, dalam merumuskan sebuah kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, maka perlu dilakukan beberapa tahapan kegiatan. Berbagai tahapan tersebut diawali dengan assesment. Pada tahap ini, Pemerintah perlu merumuskan atau mengategorikan dimensi-dimensi dan faktor penyebab kemiskinan, analisis kebutuhan, dan potensi yang dapat dikembangkan, serta merumuskan bentuk-bentuk program yang diinginkan oleh penduduk miskin. Selain itu, dirumuskan pula pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam kegiatan atau program kemiskinan, serta membuat jadwal pelaksanaannya.

Apabila tahap ini selesai, maka dilanjutkan ke tahap pelaksanaan kegiatan dan diakhiri dengan tahap monitoring dan evaluasi.

Dalam pandangan Nazara, Suhasil (2007) menjelaskan tahapan-tahapan dalam merumuskan kebijakan sebagai berikut : Tahap pertama, melakukan diagnosis dan analisis tentang kemiskinan. Tahap ini dilakukan kegiatan melakukan pengukuran tingkat kemiskinan, penargetan, dan penentuan jenis kebijakan atau program yang ingin dibuat.

Tahap kedua, menentukan tujuan, target, dan indikator yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan target, yaitu tujuan yang ingin dicapai harus menyesuaikan dengan standar internasional yaitu harus sesuai dengan tujuan MDGs; menentukan tujuan perlu memperhatikan distribusi pendapatan Tujuan ditentukan melalui proses partisipasi semua pihak. Tujuan selanjutnya dengan menentukan ukuran pencapaian berdasarkan waktu yang tersedia. Kemudian, tujuan harus dibuat secara spesifik dengan program agar proses monitoring menjadi lebih mudah.

Tahap ketiga, merancang dan mengimplementasikan program. Hasil dari tahap ini yaitu berupa peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis. Pada saat akan mengimplementasikan program, harus dimulai dengan kegiatan sosialisasi program pada tahap awal. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan monitoring selama program berlangsung. Kegiatan ini diakhiri dengan kegiatan evaluasi ketika program berakhir.

Monitoring dilakukan untuk menyediakan informasi apakah kebijakan program diimplementasikan sesuai dengan rencana dalam upaya mencapai tujuan. Monitoring ini merupakan alat manajemen yang efektif. Pada kegiatan ini jika implementasi program tidak sesuai dengan rencana, maka dapat mengidentifikasi letak masalahnya untuk dicari solusinya. Fungsi evaluasi untuk melihat dampak dengan mengisolasi efek suatu intervensi.

Kesimpulan

Berbagai program telah banyak dilakukan, namun terkesan hanya dapat mengatasi masalah sesaat dan tidak mengatasi akar masalahnya, sehingga relatif lambat dalam upaya mengatasi kemiskinan. Mungkin perlu dirumuskan bentuk program yang lebih rasional dan efektif misalnya, dengan merumuskan model perlindungan sosial.

Mengingat permasalahan kemiskinan sangat kompleks, maka implementasi kebijakan dan program kemiskinan harus dilakukan dengan cara komprehensif dengan melibatkan semua unsur baik dari kalangan masyarakat itu sendiri maupun dari pihak pemerintah ataupun swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan cara koordinasi, sehingga akan tercipta program yang berkesinambungan. Sehingga, pada akhirnya dapat membangkitkan penduduk miskin keluar dari kemiskinan.


Reporter: Dominikus Mau Bele (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here