Ada 2 (dua) jenis kemiskinan yaitu, pertama kemiskinan yang bersifat kronis. Ciri dari kemiskinan ini berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur transportasi. Sebagai contoh, penduduk miskin yang tinggal di daerah terpencil sering mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu mengakses layanan kesehatan, serta tidak memiliki banyak peluang untuk memperoleh pendidikan. Kemiskinan jenis ini biasanya akan menghasilkan keturunan yang miskin juga, sehingga jenis ini sering dikaitkan dengan kemiskinan antar generasi.
Kedua, jenis kemiskinan sementara (transient poverty). Kemiskinan sementara yakni kemiskinan yang disebabkan karena suatu kejadian atau perkara yang memengaruhi kehidupan orang tersebut. Ketika kondisinya membaik, maka mereka akan dapat hidup normal dan lebih baik. Kemiskinan berkarakter transien ini sering terjadi di daerah perkotaan.
Mengacu pada ke dua jenis kemiskinan di atas, faktor penyebabnya berbeda dan yang membedakannya adalah bahwa : “pada kemiskinan kronis tidak terlihat adanya kekuatan dari dalam diri masyarakat miskin untuk dapat mengembalikan kondisi kesejahteraan ke situasi semula”.
Pada kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab menjadi kurang penting dibandingkan dengan upaya untuk membawa penduduk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian kemiskinan kronis mengindikasikan bahwa intervensi dari pihak luar mutlak diperlukan dalam upaya mengentaskan mereka dari kemiskinan.
Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah. Hal ini diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), raskin, dan lain sebagainya. Sedangkan, kebijakan tidak langsung seperti program Jamkesmas, program IDT, BOS, dan lain sebagainya.
Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Artinya, fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan.
Program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara. Program-program tersebut hanya berjalan selama masih ada anggaran (dana). Namun, setelah dana habis, maka selesai pula kegiatan program. Dengan kata lain bahwa program-program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan proyek dan bukan pendekatan program. Maka, tak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan. Akibatnya, angka kemiskinan secara absolut di Indonesia akan tetap tinggi.
Oleh karena itu, dalam merumuskan sebuah kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, maka perlu dilakukan beberapa tahapan kegiatan. Berbagai tahapan tersebut diawali dengan assesment. Pada tahap ini, Pemerintah perlu merumuskan atau mengategorikan dimensi-dimensi dan faktor penyebab kemiskinan, analisis kebutuhan, dan potensi yang dapat dikembangkan, serta merumuskan bentuk-bentuk program yang diinginkan oleh penduduk miskin. Selain itu, dirumuskan pula pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam kegiatan atau program kemiskinan, serta membuat jadwal pelaksanaannya.
Apabila tahap ini selesai, maka dilanjutkan ke tahap pelaksanaan kegiatan dan diakhiri dengan tahap monitoring dan evaluasi.
Dalam pandangan Nazara, Suhasil (2007) menjelaskan tahapan-tahapan dalam merumuskan kebijakan sebagai berikut : Tahap pertama, melakukan diagnosis dan analisis tentang kemiskinan. Tahap ini dilakukan kegiatan melakukan pengukuran tingkat kemiskinan, penargetan, dan penentuan jenis kebijakan atau program yang ingin dibuat.
Tahap kedua, menentukan tujuan, target, dan indikator yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan target, yaitu tujuan yang ingin dicapai harus menyesuaikan dengan standar internasional yaitu harus sesuai dengan tujuan MDGs; menentukan tujuan perlu memperhatikan distribusi pendapatan Tujuan ditentukan melalui proses partisipasi semua pihak. Tujuan selanjutnya dengan menentukan ukuran pencapaian berdasarkan waktu yang tersedia. Kemudian, tujuan harus dibuat secara spesifik dengan program agar proses monitoring menjadi lebih mudah.
Tahap ketiga, merancang dan mengimplementasikan program. Hasil dari tahap ini yaitu berupa peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis. Pada saat akan mengimplementasikan program, harus dimulai dengan kegiatan sosialisasi program pada tahap awal. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan monitoring selama program berlangsung. Kegiatan ini diakhiri dengan kegiatan evaluasi ketika program berakhir.
Monitoring dilakukan untuk menyediakan informasi apakah kebijakan program diimplementasikan sesuai dengan rencana dalam upaya mencapai tujuan. Monitoring ini merupakan alat manajemen yang efektif. Pada kegiatan ini jika implementasi program tidak sesuai dengan rencana, maka dapat mengidentifikasi letak masalahnya untuk dicari solusinya. Fungsi evaluasi untuk melihat dampak dengan mengisolasi efek suatu intervensi.
Kesimpulan
Berbagai program telah banyak dilakukan, namun terkesan hanya dapat mengatasi masalah sesaat dan tidak mengatasi akar masalahnya, sehingga relatif lambat dalam upaya mengatasi kemiskinan. Mungkin perlu dirumuskan bentuk program yang lebih rasional dan efektif misalnya, dengan merumuskan model perlindungan sosial.
Mengingat permasalahan kemiskinan sangat kompleks, maka implementasi kebijakan dan program kemiskinan harus dilakukan dengan cara komprehensif dengan melibatkan semua unsur baik dari kalangan masyarakat itu sendiri maupun dari pihak pemerintah ataupun swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan cara koordinasi, sehingga akan tercipta program yang berkesinambungan. Sehingga, pada akhirnya dapat membangkitkan penduduk miskin keluar dari kemiskinan.
Reporter: Dominikus Mau Bele (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
