Ayodhia mengatakan kehadiran alat ini tentunya tidak akan bermanfaat banyak bila tidak didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan. Karena itu Ia berharap para dokter dan para medis yang bertugas di PCI ini dapat memberikan pelayanan yang tulus kepada para pasien penyakit jantung.
“Berlakukan SOP dengan tepat dan cermat serta dahulukan keselamatan pasien dari pada urusan administrasi. Keberadaan seorang dokter Spesialis Bedah Saraf Intervensi vascular, empat orang Spesialis Jantung serta satu Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Jantung dan renovasi gedung Cathlab diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan di PCI ini sehingga RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes semakin menjadi RS kebanggaan masyarakat dan Pemerintah Provinsi NTT serta pusat rujukan pelayanan di wilayah NTT,” Katanya.
Pj. Gubernur NTT kemudian bertolak ke lantai dua gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) guna meresmikan alat kesehatan kateterisasi jantung yang ditandai dengan pemotongan pita dan disaksikan oleh Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes, Dr. drg. Mindo E. Sinaga, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, MM, Perwakilan Forkopimda Provinsi NTT, Perwakilan RSUP dr.Ben Mboi, Perwakilan RS JPDHK serta Para Dokter Spesialis, Dokter Umum, Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes. Disela-sela kegiatan ini, Penjabat Ayodhia juga turut berdialog bersama para pasien serta meninjau fasilitas Alat Kesehatan Kateterisasi Jantung tersebut.
Demikian siaran Pers ini dibuat untuk dipublikasikan. Video selengkapnya dapat disaksikan melalui youtube channel Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
