Lindungi PPPK, Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT bersama Pemkab/Pemkot se-NTT Bahas Pengelolaan Keuangan Daerah

Avatar photo
Reporter : Humas NTT Editor: Redaksi
IMG 20260401 WA0186

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh kepala daerah yang hadir dan secara aktif membawa aspirasi dari wilayah masing-masing.

“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang hadir, baik bupati, wali kota, wakil kepala daerah, maupun sekretaris daerah, yang telah menunjukkan komitmen kuat dengan membawa langsung berbagai aspirasi dari daerahnya. Ini menunjukkan keseriusan kita bersama dalam mencari solusi terbaik,” ujar Wakil Gubernur.

Scroll kebawah untuk lihat konten
Ingin Punya Website? Klik Disini!!!

Dalam forum tersebut, segenap kepala daerah menyampaikan kondisi riil di wilayah masing-masing. Sebagian besar daerah di NTT memiliki belanja pegawai di atas 40 persen, bahkan mencapai lebih dari 50 persen, dengan kapasitas fiskal yang terbatas dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah.

Para kepala daerah secara umum mengusulkan adanya relaksasi atau fleksibilitas dalam penerapan batas belanja pegawai, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah kepulauan, wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat.

Disclaimer:
Artikel Ini Merupakan Kerja Sama Flobamora-News.Com Dengan Humas Provinsi NTT. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Humas Provinsi NTT.