Selain itu, sejumlah usulan strategis juga mengemuka, antara lain: penyesuaian batas belanja pegawai menjadi lebih realistis bagi daerah seperti NTT; dukungan pemerintah pusat dalam pembiayaan gaji ASN, khususnya PPPK; peningkatan fleksibilitas Dana Alokasi Khusus (DAK); penyederhanaan perizinan sektor potensial guna mendorong peningkatan PAD; serta penguatan kebijakan afirmatif bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah pusat menawarkan solusi yang mencakup dua pendekatan utama, yaitu pengendalian belanja pegawai dan peningkatan pendapatan daerah.
Optimalisasi PAD menjadi salah satu fokus utama, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi sistem pendapatan, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta inovasi daerah berbasis potensi unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong berbagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah, antara lain melalui pemanfaatan PAD, dana transfer, penguatan BUMD dan BLUD, optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), skema pinjaman daerah, obligasi dan sukuk daerah, Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), pemanfaatan CSR, serta sinergi dengan anggaran kementerian/lembaga.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
