Semua itu menegaskan satu pesan bahwa kedaulatan fiskal berbasis data, integrasi pengawasan, dan disiplin kebijakan. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, maka seharusnya dari awal mantan Menkeu Sri Mulyani sesegera mewujudkan langkah itu sebab dimaksudkan untuk akselerasi, bukan hanya sekadar bisnis seperti biasa.
Awalnya publik menatap satu titik krusial, apakah mesin akselerasi ini betul-betul dikemudikan oleh para arsitek kebijakan atau tetap oleh kultur operator lama? Pertanyaan ini penting, bukan karena selera personal, melainkan karena audit negara selama bertahun-tahun menyalakan alarm yang sama.
Alarm audit laporan hasil pemeriksaan BPK bicara terang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konsisten menemukan kelemahan klasik yang justru menjadi alasan atas kelahiran tiga badan baru ini.
Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester I tahun 2023 menyoroti pengendalian pemusnahan sisa pita cukai nonaktif yang belum memadai, menciptakan risiko penyalahgunaan. Pada sisi kepabeanan, validasi pemberitahuan pabean impor juga dinilai belum optimal, menimbulkan celah bagi potensi penyalahgunaan prosedur impor.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
