Dengan nada kecewa, Simon Taneo berharap agar Pemerintah Kabupaten TTS, Bupati, Wakil Bupati, serta anggota DPRD TTS dapat turun tangan dan mendesak Pemerintah Desa Spaha untuk segera membayarkan hak-hak mereka yang telah tertunda selama satu tahun. Ia juga berharap agar ada evaluasi terhadap pelaksanaan proyek rabat beton tersebut, terutama terkait kualitas dan spesifikasi yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau sampai dengan pengaduan kami di media lalu tidak di bayar pasti kami tempu ,jalur hukum ujar Simon Taneo dengan nada Kecewa.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut hak-hak pekerja dan dampak pembangunan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa menjadi kunci untuk mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan polemik ini dan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
