Pertanyaan di atas selanjutnya merekomendasikan untuk kita memikirkan beberapa hal penting:
1. “Memvitalkan Sistem
Ketatanegaraan
Indonesia”
Pemindahan Ibukota mencerminkan proses vitalisasi Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Presiden memiliki “diskresi” untuk menentukan lokasi tempat bekerja. Apresiasi positif perlu disampaikan kepada Pemerintah.
2. “Pemindahan Ibukota
memerlukan Feasibility
Study yang
komprehensif”.
Feasibility Study mencakup beberapa aspek baik secara teknis, ekonomi, sosial, politik, lingkungan, hukum, dll. Hasil Feasibility Study memberikan masukan yang lengkap bagi Presiden sebagai Kepala Negara untuk mengambil keputusan pemindahan Ibukota. Secara teknis dari perspektif Manajemen Proyek & Konstruksi, dapat mengukur secara kuantitatif nilai desain dan konstruksi pembangunan yang diperlukan.
3. “Aspek Penataan Ruang”.
Pemindahan Ibukota memerlukan kajian Penataan Ruang yang komprehensif. Ibukota bukan saja Kota, bukan saja Metropolitan, bukan saja Megapolitan, tetapi Ibukota adalah Kawasan Strategis Nasional. Bagaimana kajian Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibukota? Bagaimana dengan kawasan yang berbatasan dengan kawasan Ibukota?
4. “Aspek Keamanan &
Keselamatan”.
Aspek Keamanan & Keselamatan menjadi perhatian penting dalam mempersiapkan Ibukota Negara. Presiden dan seluruh ASN terkait akan menempati bangunan gedung, infrastruktur dan kawasan Ibukota Pemerintahan yang akan dibangun. Selain itu perwakilan negara lain perlu diperhatikan juga terhadap aspek keamanan dan keselamatan di lingkungan Ibukota.
Dalam mempersiapkan pemindahan Ibukota, rekomendasi penting yang harus dicermati untuk dilaksanakan:
1. “Harus ada persiapan
lebih dulu”.
Belajar dari rekomendasi pemindahan Ibukota sejak pemerintahan Presiden Sukarno, Presiden Suharto, dan juga pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah ada persiapan dahulu sebelum rekomendasi pemindahan Ibukota diimplementasikan.
2. “Pemindahan Ibukota
adalah proses Mendidik”.
Ketika proses pemindahan Ibukota dilaksanakan secara tepat dan benar, maka akan menjadi model penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lain.
3. “Pemindahan Ibukota
memerlukan Proses yang
Sistematis & Terstruktur”.
Proses yang sistematis dan terstruktur dalam proses pemindahan Ibukota menjadi vital agar proses penyelenggaraan pemerintahan tetap berkelanjutan.
4. “Pemindahan Ibukota
memerlukan Waktu”.
Waktu akan memandu kematangan berbagai pihak yang mempersiapkan dan melaksanakan pemindahan Ibukota.
Kiranya hal tentang pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia dapat dicermati secara baik dan benar.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
