“Nah kalau untuk tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat, emang dibenarkan seperti yang terdapat pada pasal 51 ayat (5) huruf c PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, yang menyatakan dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari “pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.” Kata Bambang
Lebih lanjut Bambang, menguraikan, tetapi tidak membiayai semuanya, hanya menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan, dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan, seperti yang dimasud dalam pasal 48 huruf a PP nomor 48 tahun 2008.
Pungutan tersebut wajib memenuhi ketentuan :
a. Mengacu pada perencanaan investasi dan/atau operasi yg jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan serta anggaran tahunan yg mengacu pada standar nasional pendidikan.
b. Perencanaan investasi dan/atau operaai sebagaimana dimaksuf poin a diumumkan secara tranaparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
c. …
d….
e. Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yg tidak mampu secara ekonomis.
f. Menerapkan sistem subsidi silang yg diatur sendiri oleh satuan pendidikan.
g. Digunakan sesuai dgn perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
h. Tidak dukaitkan dengan persyaratan akademis untuk penerimaan peserta didik baru, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
i…
j…
k…
l..
m..
Hal ini sesuai yg dinyatakan pada pasal 52 PP nomor 48 tahun 2008.
Bolehnya melakukan pungutan juga kemendikbud melalui surat edaran nomor 82954/A.A4/Hk/ 2017 tanhgal 22 Desember 2017. Tetapi harus dilakukan oleh sekolah, tidak boleh dilakukan oleh komite sekolah. Karena komite sekolah hanya busa dalam bentuk bantuan dan sumbangan sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016.” jelasnya
“Kalau melihat dugaan pungutan yang dilakukan oleh sekolah SMA Negeri 1 Perhentian Raja Kabupaten Kampar baik untuk pembelian perangkat komputer dan SPP, Ombudsman belum bisa memastikan apakah itu pungutan yang dilarang atau tidak. Harus di analisa dulu apakah pungutan yg dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang benar. Kalau tidak sesuai, maka itu dilarang. Pungutan yang diperbolehkan menurut peraturan undang-undang untuk tingkat SMA sederajat pada prinsipnya tidak boleh dilakukan pada siswa miskin, harus dengan subsidi silang (tidak boleh flat atau disamakan jumlahnya), tidak boleh dikaitkan dengan Akademis (bila tidak lunas maka siswa tinggal kelas, tidak lulus, Ijazah ditahan dll), dan sudah harus direncanakan sejak awal (tidak boleh mendadak).” tambah Bambang Pratama, SH
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
