Ia menambahkan, jika menggunakan saksi sebagai alat bukti, maka saksi tersebut harus betul-betul melihat, mendengar, dan mengalami sendiri pemerasan, penyuapan, atau gratifikasi yang dilakukan.
Rancunya perkara ini oleh banyak kalangan juga dinilai penuh muatan politik.
Banyak kalangan menilai Firli Bahuri dikriminalisasi sebenarnya karena sebagai Ketua KPK ia tidak segera mentersangkakan Anies Baswedan dalam persoalan Formula E, sehingga Anies lolos jadi capres.
Banyak pula anggapan Firli Bahuri disingkirkan gara-gara tidak menolak laporan mengenai KKN anak Jokowi, Gibran dan Kaesang, yang disampaikan oleh pengamat politik Ubedilah Badrun sekitar setahun lalu.
Laporan ini tentu dinilai sangat membahayakan mengingat Gibran saat ini sedang berselancar sebagai cawapres untuk Pilpres tahun depan.
Seperti diketahui kedua anak Jokowi ini diduga terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan pihak-pihak bermasalah.
Publik menilai jika dalam perkara yang janggal dan sarat dengan muatan politik ini Firli Bahuri tetap dipaksakan untuk dijadikan tersangka pesanan maka tabiat kekuasaan hari ini sama saja dengan watak penguasa kolonial: Gubernur Jenderal yang mengulang kembali praktek Extra Orbitante Rechten.
Di sisi lain seperti dikatakan Friedrich Carl Von Savigny, ahli filsafat hukum dari Jerman, hukum yang berlaku di sebuah negara adalah cerminan kondisi kejiwaan (Volkgeist) para elit yang sedang berkuasa.
Memanipulasi bukti adalah perbuatan yang bertolakbelakang dengan keadilan, yang menggambarkan Volkgeist yang sedang sakit. Sehingga sampai gelap mata menjadikan orang sebagai tersangka pesanan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
