“Kami sedang mendesain APBD Provinsi secara efisien. Kita sedang melakukan konsolidasi anggaran dengan cara misalnya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk seluruh dinas dan biro diadakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kami juga melakukan perampingan perangkat daerah dari 48 menjadi 39. Begitupun misalnya dalam tender jalan. Para pengusaha di NTT tidak punya aspal, pemerintah provinsi dapat memfasilitasi dengan sediakan aspal sehingga bisa berkontribusi bagi PAD. Masih banyak cara-cara baru yang dapat kita lakukan untut tingkatkan PAD sesuai target”,pungkas Viktor Laiskodat.
Ketua Tim Komisi XI, Agung Gunanjar Sudarsa, mengapresiasi perhatian pemerintahan Presiden Jokowi untuk masyarakat di pelosok-pelosok desa. Tidak hanya kedaulatan politik yang diperhatikan tetapi juga kucuran dana yang terus meningkat baik dana transfer ke desa, program keluarga harapan dan juga KUR.
“Kami ingin mengetahui secara langsung pelaksanaan KUR di NTT. Kami akan mengunjungi para penerima manfaat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya di NTT. Karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kalangan perbankan dan non perbankan melalui KUR punya kewajiban untuk mendorong roda perekonomian masyarakat,” jelas politisi Golkar tersebut.(Sumber : Aven Rame-Humas Pemprov NTT)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
