Beranda Nasional Presiden Jokowi Pimpin Rapat Rencana Pemindahan Ibukota Jakarta

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Rencana Pemindahan Ibukota Jakarta

217
0

JAKARTA, Flobamora-news.com – Pemerintah terus menggodok dan mematangkan wacana untuk memindahkan Ibu Kota. Pada Senin (29/4/2019) kemarin, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana terkait pemindahan Ibu Kota ini. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan dan perkembangan terbaru.

Berikut tujuh hal terbaru yang harus diketahui soal rencana pemindahan Ibu Kota.

1. Luar Jawa

Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa lokasi yang paling tepat untuk Ibu Kota baru pengganti DKI Jakarta adalah di luar Pulau Jawa.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian dan lembaga.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar jakarta, tetapi masih dalam raidus sekitar 50-70 km dari Jakarta. 

Ketiga, adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia.

“Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini,” kata Bambang.

Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah.

2. Di Tengah Indonesia

Meski sudah diputuskan Ibu Kota baru di luar Pulau Jawa, namun hingga rapat kemarin belum diputuskan daerah mana yang akan dipilih untuk menggantikan peran DKI Jakarta. Pemerintah masih harus melakukan kajian mendalam untuk menentukan hal ini. 

Namun, pemerintah sudah mengantongi sejumlah kriteria yang harus dimiliki oleh daerah yang akan menjadi Ibu Kota baru. Pertama, daerah tersebut harus berada di tengah Indonesia.

“Kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia. Tengah ini adalah memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan,” kata Bambang.

Selain itu, ada sejumlah kriteria lain. Daerah itu harus memiliki lahan yang luas yang dimiliki oleh pemerintah atau pun BUMN. Dengan begitu, tidak lagi memerlukan biaya pembebasan lahan yang besar.

Wilayah tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut.

Pemerintah juga akan mencari lokasi yang masih dekat dengan kota yang sudah mempunyai akses mobilitas atau logistik. Tujuannya untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur

Misalnya kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut. Bisa gunakan bandara yang sudah ada. Demikian pelabuhan dan sebagian jalan koneksi,” kata dia.

See detail

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).(KOMPAS.com/Ihsanuddin) 

Selanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan jangan sampai pemindahan Ibu Kota menimbulkan konflik sosial dengan penduduk setempat.

Terakhir, pemerintah juga mempertimbangkan masalah pertahanan dan keamanan. Pemerintah akan mencari lokasi yang jaraknya tidak terlalu berdekatan dengan perbatasan negara.

3. Kalimantan atau Sulawesi

Berdasarkan kriteria-kriteria tesebut, muncul dua wilayah yang mencuat dalam rapat, yakni Kalimantan dan Sulawesi.

Kalimantan memang sudah menjadi opsi yang dibahas sejak rapat-rapat sebelumnya. Letaknya yang berada relatif di tengah serta posisinya yang tidak rentan terhadap bencana membuat wilayah ini menjadi alternatif Ibu Kota baru. 

Presiden Soekarno sendiri pernah merencanakan Palangkaraya di Kalimantan Tengah sebagai Ibu Kota.

“Kalimantan paling aman,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Kendati demikian dalam rapat terbatas kemarin, muncul usulan baru dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres mengusulkan wilayah Sulawesi seperti Mamuju, Pare-Pare atau Makassar menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan.

“Sulawesi dibilang Pak JK, kalau mau dipusatnya itu Mamuju, Pare-pare, tapi itu ring of fire. Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar tapi tidak di tengah itu,” ujar Basuki.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki hadimuljono memberikan sambutan pencanangan pembangunan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim-Lubuk Linggau, Selasa (9/4/2019).(Hari Susiyanto/Kementerian PUPR)

4. Badan Otoritas

Pemerintah akan membentuk sebuah badan otoritas untuk mengurus pemindahan Ibu Kota ini. Bambang mengatakan, pemindahan Ibu Kota ini adalah pekerjaan besar yang bisa memakan waktu 5-10 tahun.

“Jadi karena multiyears, size-nya besar, mau tidak mau ini tidak bisa ditangani oleh tim atau oleh lembaga yang eksisting. Sehingga usulan kami memang semacam badan otoritas,” kata Bambang.

Bambang mengatakan, badan ini nantinya tidak hanya bertugas saat pembangunan dan pemindahan Ibu Kota dilakukan. Badan ini juga akan mengurusi seluruh hal terkait, termasuk misalnya harga tanah di wilayah Ibu Kota baru.

“Tugasnya juga mengawasi pergerakan harga tanah, kita tidak mau harga tanah di kawasan baru tersebut itu dikontrol oleh pihak swasta. Karena kalau sudah dikontrol swasta, maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan lahan atau permukiman yang layak,” kata Bambang.

5. Libatkan BUMN dan Swasta

Bambang mengakui bahwa pemindahan Ibu Kota ini akan memakan biaya yang tak sedikit. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini dari sisi anggaran pemindahan Ibu Kota masih dimungkinkan asalkan pemerintah bisa bekerjasama dengan BUMN dan swasta. 

“Sudah dikonfirmasi oleh Bu Menkeu bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerjasama baik dengan BUMN swasta secara langsung, maupun kerjasama dalam bentuk kerjasama pemerintah badan usaha,” kata Bambang.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo memang menginginkan agar pemindahan Ibu Kota ini tak memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tapi melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi pihak ketiga.

“Tapi kontrol tetap ada di pemerintah dalam hal ini,” kata dia. 

Selain di Ibu Kota Baru, kerjasama dengan BUMN dan swasta juga akan dilakukan di Jakarta. Bambang menyebut, aset pemerintah yang ada di DKI Jakarta bisa saja disewakan ke swasta apabila pemindahan Ibu Kota sudah dilakukan.

“Karena kan kalau kantornya pindah ke kota baru, kan kantor yang lama bisa digunakan untuk keperluan lain. Nanti bisa menghasilkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) juga,” ujar Bambang.

Bambang pun mengingatkan bahwa pemindahan Ibu Kota ini akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pemerintah bisa menggelontorkan dana dari APBN secara bertahap tiap tahunnya. 

“Angka berapa pun yang keluar itu tidak akan setahun, pasti multiyears. Perkiraan kami, nanti kita buat skenario 5 sampai 10 tahun,” ujarnya.

6. ASN di Level Pusat Akan Pindah

Aparatur Sipil Negara yang bertugas di level pusat akan ikut dipindah jika pemindahan ibu kota Indonesia terealisasi.

“Para ASN harus bersedia untuk pindah dari posisi mereka di Jakarta ke kota baru tersebut,” kata Bambang. 

See detail

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Seskab Pramono Anung (kiri) dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki (kanan) menjawab pertanyaan jurnalis usai menerima CEO Bukalapak Achmad Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019). Presiden meminta gerakan #uninstallbukalapak karena cuitan CEO Bukalapak Achmad Zaky dihentikan dan menegaskan terus mendukung penuh generasi muda seperti Zaky untuk berinovasi.(ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI) 

Menurut Bambang, ada dua skema yang akan digunakan pemerintah dalam memindahkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) ke wilayah ibu kota baru. Yaitu dengan rightsizing atau tidak.

“Skenario pertama, tidak ada rightsizing jumlah ASN,” kata Bambang.

Jika nantinya diputuskan tidak ada rightsizing, maka seluruh ASN di pusat akan pindah seluruhnya ke Ibu Kota baru. Ini berlaku baik untuk PNS, parlemen, yudikatif, Kepolisian, TNI, beserta keluarganya.

“Estimasi kami dengan data 2017 akan dibutuhkan kota baru dengan penduduk perkiraan 1,5 juta (orang),” ujar dia.

Sedangkan dengan skema adanya rightsizing, maka jumlah ASN yang akan pindah hanya 110 ribu ditambah anggota Polisi, TNI, dan keluarganya.

Rightsizing sendiri adalah pendekatan untuk mengurangi staf di mana jabatan-jabatan diurutkan menurut prioritas untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu.

Bambang mengungkapkan untuk skema tidak ada rightsizing dibutuhkan sekitar 40.000 hektar, sedangkan rightsizing sekitar 30.000 hektar.

7. Pembangunan Besar-besaran di Jakarta Jalan Terus

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan rencana pemindahan Ibu Kota tak akan membuat pembangunan di DKI berhenti. Pembangunan akan terus dilakukan agar berbagai permasalahan yang ada di Jakarta bisa teratasi.

“Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan,” kata Anies usai rapat terbatas.

“Karena PR-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, masih jadi PR yang harus diselesaikan,” kata Anies. 

Menurut Anies, Presiden Jokowi juga setuju bahwa pembangunan di Jakarta akan terus berjalan meski Ibu Kota akan dipindah ke Luar Jawa. Hal itu ditegaskan Presiden di dalam rapat.

“Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus,” kata dia.

Apalagi, Jakarta juga akan tetap menjadi pusat bisnis apabila nantinya Ibu Kota sudah berpindah. Jadi, yang dipindahkan ke Ibu Kota baru hanya lah pusat pemerintahan saja.

“Tapi yang menyangkut perdagangan, investasi, perbankan, masih tetap di Jakarta,” kata Anies.

Anies sebelumnya memang sempat mengajukan proyek infrastruktur dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana, Selasa (19/3/2019) lalu. Nilai proposal yang dibawa Anies mencapai Rp571 triliun.

Dalam proposal, DKI mengajukan pembangunan berbagai infrastruktur mulai dari jaringan transportasi, pipa air bersih, hingga sistem pengolahan limbah. (Antara)

Komentar Anda?

Komentar