Kehadiran jembatan penghubung kata Martinus sudah lama dirindukan masyarakat setempat bahkan jauh sebelum Crossway dibangun dan ruas jalan Funga-Watusaju ditingkatkan.
Menanggapi keluhan masyarakat pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo sempat meninjau lokasi dan menjanjikan akan mengalokasikan anggaran pembangunan jembatan, akan tetapi sampai hari ini tak kunjung terealisasi.
“Kami ini terus terang pak, dalam kunjungan reses pimpinan DPRD bersama anggota, Pak Sely pernah bilang kalau yang kecil-kecil itu usulan Patris (Patris Bhoko red-), Pak Adi (Adrianus Watu red-) mereka, kalau saya datang berarti yang besar termasuk jembatan ini, tapi sampai hari ini tidak pernah terjadi” ungkap Dia.
Mantan Kepala Desa Wuliwalo ini juga menyampaikan ungkapan rasa kecewa masyarakat dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang selama lima tahun terkahir tak pernah respon dengan keluhan masyarakat.
“Ya kami masyarakat kalau bilang kecewa ya kecewa. Kami ta Mauponggo Barat te ngara pejabat mona ka kurang-kurang (kami dari Mauponggo Barat, kalau pejabat tidak kurang-kurang), anggota DPRD dua orang, Kepala Dinas tiga orang (Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Inspektorat), jeki ko (sampai) Wakil Bupati puu ndia (dari sini) Mauponggo Barat, bholo ndu (tapi mereka) Pemerintah mona perhati bholo ne kami (tidak ada perhatian sama sekali dengan kami) ” canda Martinus ditimpali Fabianus Yato.
Usulan Prioritas di Musrembangdes
Kepala Desa Wuliwalo Baltasar Waja mengatakan selain akses penghubung antar desa dan ke luar daerah, ruas jalan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat untuk mengangkat hasil bumi terutama komoditas perkebunan seperti cengkeh, vanili, kemiri, pala dan lain sebagainya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
