Pernyataan Sikap Demonstran di Depan Anggota DPRD Malaka Buat Merinding

FlobamoraNews

MALAKA, Flobamora-News.com –Aksi Mahasiswa yang diberi nama Aliansi Gerakan Pemuda Peduli Rakyat Anti Korupsi (GEMPPAR), yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Malaka (GEMMA) Kefamenanu dan Organisasi “Relawan Jokowi”, Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA)-Kabupaten Malaka, melakukan unjuk rasa dengan 13 butir pernyataan sikap terhadap Pemerintah Kabupaten Malaka.

Sebelum massa beraksi terlebih dahulu peringati hari Sumpah pemuda ke-91 dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda bersama para anggota Dewan di depan kantor DPRD Kabupaten Malaka, dihadapan Para penyambung lidah Rakyat terhormat ini, para demonstran menyatakan sikap tuntutan mereka.

Para anggota dewan yang nampak berbaris rapi di teras depan kantor DPRD Kabupaten Malaka, di Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur Senin (28/10/2019).

Baca Juga :  Belum Setahun Dikerjakan Ruas Jalan Desa Rado Rusak

Aksi Unjuk rasa GEMPPAR ini menyatakan sikap yang dibacakan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Malaka (GEMMA) Kefamenanu Ignasia Seuk Nahak.

Penyataan Sikap yang dinyatakan oleh massa aksi.

Berikut Beberapa poin tuntutan dan Sikap Aliansi tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dan Polres Belu serta Kejari antara lain:

1. Mendukung penuh program Jokowi dan meminta Kepala Dinas Sosial Kab. Malaka segera mengevaluasi Kabid PKH dan Kabid TKSK dan masing-masing Kordinator Tenaga Pendamping Lapangan untuk segera memperbaiki sistem pelayanan bagi masyarakat penerima manfaat secara Transparan dan Akuntabel sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca Juga :  Komnas HAM RI Kunjungan Perdana, Sesalkan Birokrasi Pemprov NTT

2. Menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Malaka terhadap defisit APBD senilai Rp. . 61.768.635.187,00 atau 9,37 % dari PAD Kabupaten Malaka.

3. Mendesak Kepala Dinas Sosial untuk segera membuat MoU dengan BULOG agar penyaluran sembako beras harus melalui BULOG dengan kualitas beras premium, berdasarkan Surat Edaran Mentri Sosial RI bahwa mempertimbangkan kondisi beras cadangan pemerintah yang dipegang BULOG.

Tulisan ini berasal dari redaksi