Maraknya Bisnis Ilegal di Daerah Perbatasan RI-RDTL dan Sebuah Solusi Hukum

FlobamoraNews

BATUGEDE, Flobamora-news.com- Maraknya bisnis ilegal yang dilakukan masyarakat di Daerah Perbatasan RI-RDTL Membuat miris banyak kalangan, tak terkecuali kaum akademisi.

Salah satu kaum akademisi yang ikut prihatin dengan kejadian tersebut adalah para akademisi dari Pascasarjana Universitas Warmadewa – Bali. Pada tahun 2017 lalu, para Dosen dari Pascasarjana Warmadewa melakukan riset terkait dengan maraknya bisnis ilegal yang terjadi di Daerah Perbatasan RI-RDTL.

Hasil riset tersebut mencatat banyak faktor penyebab terjadinya bisnis ilegal di Daerah Perbatasan RI-RDTL itu. Salah satunya adalah faktor adanya kesamaan budaya dan asal usul leluhur. Namun, kedua wilayah ini harus dipisahkan karena sejarah penjajahan yang berbeda.

Baca Juga :  Bawa 15 Kubik Kayu Tanpa Dokumen Resmi, Satgas Pamtas Yonif PR 328 Kostrad Amankan 2 Truk

“Kesamaan budaya ini membuat masyarakat yang berada di Daerah Perbatasan RI-RDTL terkadang lupa bahwa mereka telah terpisah menjadi dua negara yang memiliki hukum yang berbeda,” ungkap Direktur Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, Prof.Dr.Ir. I Hede Suranaya Pandit, M.P.

Faktor lain lagi adalah terkait sosio-ekonomi masyarakat yang berada di Daerah Perbatasan RI-RDTL. Walau telah berbeda negara, namun karena adanya hubungan kekeluargaan yang cukup dekat, maka sering masyarakat di Daerah Perbatasan RI-RDTL saling membantu di saat ada saudaranya yang mengalami kesulitan ekonomi. Semisal, arisan untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anak atau masalah kesehatan, dan lain sebagainya.

Baca Juga :  Sunny ad, Alternaltif Baru Advertising & Digital Printing

Selain itu, masih ada beberapa faktor lain lagi yang akhirnya sangat memungkinkan untuk terjadinya bisnis ilegal untuk saling menopang perekonomian masyarakat di wilayah Perbatasan RI-RDTL. Akan tetapi, apapun alasannya, bisnis ilegal tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Berdasarkan riset itulah, Program Pascasarjana Universitas Warmadewa – Bali bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universidade Dili-Timor Leste mengasakan sebuah pengabdian masyarakat di Batugede-Timor Leste dengan tema “Kesadaran Hukum Masyarakat Perbatasan Antara Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia”.

Tulisan ini berasal dari redaksi