MALAKA, Flobamora-news.com –Pemerintah pusat, melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, menyetujui peningkatan tipe dan pembentukan Polres di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satunya adalah Kabupaten Malaka. Untuk itu Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, M. PH telah menyediakan tiga tempat yang akan menjadi kantor sementara bagi Polres Malaka. Salah satunya adalah puskesmas lama Betun.
Hal ini dikatakan usai dirinya membuka Kegiatan Advokasi dan KIE program KKBPK bagi pemangku kebijakan yang diselenggarakan oleh BKKBN provinsi Nusa Tenggara Timur di Aula Glory Hall Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, NTT kepada awak media Flobamora-news.com Rabu, (04/12/2019),
Menurut Stef Bria Seran Pihaknya sebagai Pemerintah Daerah akan menyiapkan tanah untuk instansi vertikal ini termasuk Agama dan Pertanahan.
“Untuk Polres sudah ada keputusan bahwa Malaka akan beroperasi pada tahun depan. Kebutuhan mendesak sekarang adalah kita cari bangunan untuk kantor sementara sambil nanti Pemerintah Pusat akan membangun Gedung Polres. Selanjutnya kebijakan kita adalah Polsek Malaka Tengah itu dijadikan sebagai kantor Polres, sedangkan Polsek Malaka Tengah kita pindahkan ke arah Aintasi, karena di Aintasi itu kita akan ada pemekaran kecamatan”, jelas Bupati Stef
“Kami telah menyediakan tiga tempat bagi Polres berkantor sementara, diantaranya puskesmas lama Betun, Kantor DPRD lama dan Polsek Malaka Tengah yang tanahnya akan dijadikan kantor Polres tetap. Salah satu tempat yang kami tawarkan adalah gedung Puskesmas lama Betun, karena mereka sudah pindah ke Puskesmas baru. Jadi kita tawarkan disitu karena itu dekat dalam kota”, ujar Stef
Kalau gedung DPRD baru sudah rampung dan sudah bisa dipakai maka kantor DPRD lama bisa kita gunakan sementara untuk Polres. Biar kita sewa terus nga apa-apa”, Pungkas Stef.
